Apakah Kita Tawanan Sejarah?

Masyarakat Indonesia mungkin akan terus menjadi tawanan sejarah yang kelam karena belum dicoba buka secara terang-benderang dengan memaparkan fakta dan pengakuan apa adanya, meskipun ada perbedaan pendapat yang tajam di antara pemenang dan yang kalah, antara yang mendukung dengan yang menentang.

Tetapi memang, menyampaikan kebenaran sejarah suatu negara-bangsa yang penuh potensi konflik, apalagi pada masyarakat yang majemuk, rentan menuai perselisihan karena masing-masing (akan) menyodor “kebenaran” yang bisa bergeser ke kemarahan.

Dalam kasus PKI yang dilikuidasi Rezim Orde Baru secara paksa pasca Gestok/G 30 S, 1965, warganegara dari kedua kubu (yang antipati dan korban; yang sesungguhnya kedua kubu pun bisa mengklaim “representasi” korban) menjadikan masyarakat lain ikut jadi tawanan. Orang-orang yang tidak memiliki tautan dan imbas akibat perseteruan politik masa silam. Perseteruan yang berdarah-darah yang mengubur ratusan ribu korban (ada yang menyebut angka tiga juta malah).

Kebenaran masing-masing memang muskil menemukan kesepakatan, dendam dan kepentingan pun akan tetap menjadi “warisan” yang memperpanjang masyarakat negeri yang heterogen dan sarat persoalan sebagai tawanan.

***

Tetapi, nampaknya, ada yang tidak diperhitungkan atau dijadikan pertimbangan (oleh) orang-orang yang getol menjadikan tragedi kemanusiaan terburuk dalam sejarah Indonesia modern itu sebagai modal politik: keturunan maupun simpatisan parpol berlambang palu dan arit tersebut.

Sebelum dibangkrutkan dan dilarang, PKI disebut memiliki pendukung sekitar 30 juta orang. Asumsikan keturunan korban pembantaian dan penyintas maupun yang sekedar ikut-ikutan memberi suara atau dukungan pada PKI dulu, sekitar 40-50 juta orang, walau mereka tidak otomatis berideologikan Komunisme dan boleh jadi membenci.

Mereka yang kemudian (memilih) menjadi agamis atau seolah-olah, demi memutuskan “keterkaitan” dengan PKI, selain untuk menghapus cap yang mengerikan dan distempelkan penguasa negara pada diri mereka; cap yang tidak saja membuat ‘kematian perdata’ dengan pelarangan kerja atau berprofesi di beberapa bidang yang ditentukan pemerintah (yang tengah berkuasa), juga menanggung dampak stigma yang mengasingkan relasi sosial mereka selama 30 tahun lebih –bahkan sampai kini.

***

Estimasi jumlah tersebut malah lebih banyak menurut seorang pensiunan petinggi serdadu, taksirannya 60 juta (walau metode kalkulasi tidak dia sertakan dengan analisa yang meyakinkan).

Mari kita bayangkan power 60 juta warga, setidaknya kontribusi suara saat Pilpres. Ditambah suara puluhan juta masyarakat pemilih yang lebih mengedepankan akal sehat, orang-orang yang menghendaki kedamaian, warga muda atau generasi milenial yang sejak bangun hingga mau tidur mengakrabi gadgets dan mudah mengakses informasi; generasi yang lebih rasional, berdecak kagum dan mengikuti kemajuan sains-teknologi; orang-orang yang tak gampang lagi diindoktrinasi –apalagi dikibuli– karena daya kritis dan pola pikir, paradigma, serta orientasi yang lebih pragmatis, yang menghendaki sukses dengan ukuran pengumpulan materi agar bisa memenuhi keinginan menyenangkan diri –tak hanya shopping, hang out, party, traveling, juga memenuhi keinginan snobisme.

Plus, masyarakat yang apatis karena sudah muak dengan perilaku koruptif para pejabat dan politisi, tak percaya lagi janji-janji sebab hampir semua tak menepati; warga yang “hanya” mendambakan kepastian sumber nafkah, jaminan pengobatan bila sakit, keberlangsungan pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja.. Orang-orang yang jumlahnya signifikan dan seperti ‘massa mengambang,’ cair, tak terikat secara ideologis dengan suatu parpol.

***

Andai para aktor politik dan yang masih berambisi tinggi menguasai singgasana kekuasaan berpikiran cerdas, pikiran dan imajinasi mereka akan mempertimbangkan yang disinggung di atas selain membaca realitas sosial-politik dan budaya masyarakat dengan pendekatan intelektual untuk dijadikan tambahan modal politik –lalu menyiapkan strategi politik yang trengginas.

Maka, saya masih ragu mereka akan mampu menggeser Jokowi dalam Pilpres 2019 karena nampaknya tetap mengandalkan pola, isu, dan cara-cara vulgar yang terkesan naif, sementara Jokowi tetap selow dan berupaya merangkul semua lapisan dan unsur masyarakat.

Lha, para fans berat Jeng Raisa saja sampai mengadukan “patah hati” mereka pada Jokowi karena perkawinan wanita pujaan cowok-cowok galau itu.
Hehehe…

***

0
0 Likes

Suhunan Situmorang

corporate law's speaker | legal counsel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest