Tag Archives: PGI

Sikap PGI Terhadap AS yang Akui Yerusalem Ibukota Israel

Pemerintah Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald J. Trump, baru saja mengumumkan pengakuannya atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel, pada 6 Desember 2017 lalu.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menilai pengakuan Presiden Trump tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap perjalanan panjang gereja-gereja dan masyarakat dunia untuk penyelesaian konflik Palestina dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina, yang berdiri secara damai.

Penyelesaian menyeluruh sedemikian sesungguhnya mengharuskan status Yerusalem diselesaikan dalam dialog konstruktif yang mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan kedua belah pihak, yakni Israel dan Palestina.

PGI mencermati perkembangan ini dalam konteks pergumulan panjang gereja-gereja dan masyarakat dunia untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah, khususnya perdamaian Israel-Palestina.

Yerusalem adalah rumah bersama (oikoumene) dan kota yang memiliki tempat dan sejarah tersendiri bagi tiga agama besar, yakni Yahudi, Kristen dan Islam, yang mendasarkan imannya pada Tuhan Abraham.

Yerusalem juga telah lama menjadi bagian dari sejarah bersama Israel-Palestina, bahkan juga bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah dan dunia. Oleh karena itu, PGI memandang bahwa status Yerusalem bukanlah soal konflik agama, melainkan soal mengelola hidup bersama melalui skema jalan damai yang berkeadilan bagi semua pihak, khususnya Israel dan Palestina.

Jalan damai sedemikian juga menjadi pergumulan yang terus diperjuangkan gereja-gereja di Indonesia dengan mendorong kerjasama dan perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam Dokumen Keesaan Gereja: “Berpangkal pada keyakinan bahwa ‘Tuhan itu Baik Kepada Semua Orang’ (Mzm 149:9a)….maka gereja-gereja mengajak berbagai kelompok agama dan kepercayaan lain, serta semua orang yang berkehendak baik, untuk bekerjasama agar Tuhan sendiri mengangkat kita dari samudera raya.”

Pernyataan sikap PGI yang ditandatangani oleh Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang dan Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, pada akhirnya menegaskan:

Pertama, mengatakan tidak menyetujui keputusan Presiden Trump yang mengakui penetapan sepihak oleh Israel yang menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan mengabaikan jalan damai untuk menyelesaikan status kota itu dalam skema dua negara (Israel dan Palestina) yang sejajar.

Selain menabrak jalan damai tersebut, pengakuan ini dikuatirkan akan memicu eskalasi konflik baik di Timur Tengah maupun di negara-negara lain, apalagi bila pengakuan ini diikuti dengan pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem.

Kedua, mendorong gereja-gereja untuk terus menempatkan status Yerusalem dalam skema jalan damai dua negara demi perdamaian dan keadilan bagi Israel dan Palestina. PGI berharap, Yerusalem tidak serta-merta diklaim sebagai ibukota oleh Negara mana pun.

Ketiga, menghimbau masyarakat Indonesia agar status Yerusalem tidak diletakkan dalam sentimen agama, apalagi dikapitalisasi untuk kontestasi politik yang akan bergulir tahun depan.

Keempat, menghimbau pemerintah Indonesia agar dalam merespons maupun mengambil langkah-langkah diplomatik terkait isu ini selalu memperhatikan skema jalan damai di mana Israel dan Palestina diletakan sebagai dua negara yang sejajar.

PGI Bantah Kirim Utusan ke Milad FPI

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) membantah mengirimkan utusan ke acara milad Front Pembela Islam (FPI) pada Kamis (17/8) lalu. Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengatakan kehadiran Pdt Shepard Supit di sana tidak mewakili PGI.

Pdt Shepard Supit adalah ketua PGI wilayah DKI Jakarta. Kehadirannya di milad FPI telah menjadi pergunjingan. Pdt. Gomar mengatakan PGI tidak mengirimkan utusan ke acara FPI itu. Lagi pula, tidak ada hubungan baik antara PGI dan Rizieq Shihab atau FPI.

“Dalam berbagai upaya penegakan HAM dan kebebasan beragama selama ini, PGI malah lebih sering berseberangan dengan Rizieq dan FPI,” kata Gomar, dikutip dari pgi.or.id.

Gomar juga mengatakan, yang terjadi malah sebaliknya, bahkan mengecam cara-cara dan praktek FPI dalam memberantas apa yang mereka sebut sebagai nahi munkar. “Jadi tidak benar 13 tahun lalu PGI bersilaturahim ke Rizieq. Yang ada adalah Pdt Supit dan kawan-kawan berkunjung ke sana atas inisiatif pribadi dan bukan atas nama kelembagaan PGI,” jelasnya.

Bahkan, dia akan mempertanyakan kehadiran anggotanya di milad FPI ke-19, kapasitasnya sebagai salah satu ketua wilayah PGI DKI Jakarta atau mewakili pribadi. Gomar melihat sekalipun itu mewakili pribadi, hal itu tak sepantasnya. Bahkan, menurutnya, PGI tak merekomendasikan pendeta hadir di acara FPI.

Kebangsaan Terancam, PGI Surati Presiden Jokowi

Untuk menyikapi kondisi kebangsaan yang terancam terkoyak perilaku intoleransi, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional lalu.

Surat bertajuk Keprihatinan atas Kondisi Kebangsaan Kita, itu ditandatangani oleh Ketua Umum PGI Pdt Henriette T. Hutabarat-Lebang dan dan Pdt Gomar Gultom, sebagai Sekretaris Umum PGl.

Berikut ini adalah poin-poin keprihatinan yang disampaikan PGI dalam surat tersebut, seperti dikutip dari website resmi PGI:

Pertama, salah satu keprihatinan yang paling mengemuka adalah kondisi kebangsaan kita yang dirasakan sedang berada di ujung tanduk. Di tengah upaya Presiden Jokowi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui Revolusi Mental, PGI melihat kecenderungan sekelompok masyarakat yang justru berniat meminggirkan Pancasila dari kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat, dan menggesernya dengan dasar agama.

“Pada hemat kami, pengedepanan agama secara formal sebagai dasar dalam kehidupan kita berbangsa hanya akan membawa persoalan baru yang menuju kepada perpecahan. Para pendiri bangsa kita telah sangat arif menempatkan Pancasila, dan bukan agama, sebagai dasar Negara kita. Tentu nilai-nilai agama tetap akan menjadi landasane tik, moral dan spiritual kita, yang diharapkan membangun semangat persaudaraan sebagai bangsa yang majemuk serta memberi kontribusi positif bagi kemaslahatan seluruh ciptaan Tuhan. Tentu saja nilai-nilai agama tersebut haruslah telah melalui proses objektifikasi, sehingga dapat diterima semua kalangan dan tidak mendiskriminasikan orang dari latarbelakang keyakinan dan kelompok mana pun,” demikian surat tersebut.

Kedua, PGI juga prihatin dengan makin maraknya aksi-aksi intoleran, kekerasan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, yang dalam beberapa kasus terkesan dibiarkan oleh aparat negara. Hal ini makin memprihatinkan karena ternyata pendidikan di sekolah-sekolah turut mempersubur aksi-aksi ini, baik oleh guru-guru yang tidak memiliki komitmen kebangsaan maupun oleh buku-buku yang berisikan ajakan memerangi mereka yang berbeda keyakinan.

Ketiga, PGI prihatin dengan semakin maraknya berbagai aksi/deklarasi sektarian yang berkomitmen menerapkan ideologi di luar Pancasila. Provokasi semacam ini akan semakin melemahkan sendi-sendi kehidupan kita bersama sebagai bangsa yang majemuk. Apalagi ditengarai, aksi dan deklarasi semacam ini juga didukung oleh pernyataan-pernyataan para pejabat publik kita. PGI berpandangan, selama masih ada kelompok yang mengutak-atik dasar negara, dan dibiarkan oleh aparat negara, maka kita tidak akan pernah siap untuk membangun, bahkan sedang menuju kehancuran sebagai bangsa.

Keempat, PGI prihatin dengan kecenderungan sebagian masyarakat kita yang selalu memaksakan kehendak dan aspirasinya lewat pengerahan massa, ketimbang menempuh jalur hukum dan dialog yang lebih bermartabat. Kecenderungan semacam ini sangat potensial meruntuhkan sendi-sendi demokrasi yang kita perjuangkan selama ini dan menggantinya dengan mobokrasi.

PGI mengimbau Presiden Jokowi bersama dengan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas atas segala aksi dan kelompok yang berupaya merongrong Pancasila sebagai dasar dan ideologi kita berbangsa dan bermasyarakat. PGI juga menghimbau Pemerintah Pusat dan Daerah untuk lebih sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan, sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

PGI menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah Presiden Jokowi bersama seluruh elemen bangsa yang berkehendak baik untuk meneguhkan ulang komitmen kita terhadap dasar Negara Pancasila, mewujud-nyatakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, serta bersama-sama merawat warisan kemajemukan, yang adalah rahmat Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.