Penolakan di Sintang, Bentrok di Bandung, Meraup Pundi Emas di Tengah Kekacauan

Bagaimana mungkin warga NKRI ditolak untuk menginjakkan kaki di belahan Bumi NKRI juga? Inilah yang terjadi. Menyedihkan memang membaca dan melihat foto-foto Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mendapat penolakan dari Pemuda Dayak Kabupaten Sintang, Kamis (12/1/2017) siang.

Terlihat, Tengku hanya sampai di pintu keluar, dan di bawah pesawat telah ada kerumunan masyarakat adat Dayak. Bijaksana ketika Tengku memilih untuk masuk lagi ke pesawat dan meninggalkan lokasi untuk kemudian mendarat di Pontianak, Kalbar.

Meskipun di media sosial ada yang “nyinyir” dengan memberi komen,”Padahal tinggal turun dari pesawat, ia punya kesempatan mati syahid. Tapi ia malah milih masuk ke dalam (pesawat). Sayang sekali.” Jika terjadi kekacauan di sana, tentu saja yang rugi adalah masyarakat Kabupaten Sintang sendiri.

Peristiwa Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain ditolak turun dari pesawat oleh Pemuda Dayak Kabupaten Sintang terjadi di hari yang sama dengan bentrok dua kubu FPI dan simpatisannya dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang mewakili masyarakat Pasundan.

Pada Kamis (12/1) itu, pemimpin FPI Rizieq Shihab diperiksa Polda Jabar terkait aduan atas penghinaan terhadap lambang negara Pancasila. Dua massa berhadap-hadapan, antara FPI dan GMBI.

Masyarakat Pasundan terjangkit rasa antipati terhadap Rizieq Shihab pimpinan FPI karena dianggap menghina sapaan masyarakat Sunda, Sampurasun. Dan ini mengkristal menjadi sikap siap bentrok dengan FPI.

Inilah ekses dari gerakan sekelompok orang yang menganggap diri mereka yang paling benar untuk urusan agama plus menuding-nuding pihak lain “enggak bakalan punya kapling di sorga”. Dalam realitas, sekat-sekat di masyarakat menjadi semakin mengeras.

Pada titik tertentu, mereka akhirnya berhadapan dengan masyarakat yang mengatasnamakan adat. Terjadilah irisan tajam antara “kaum sorban putih” dan “kaum adat”.

Ya saya memakai tanda kutip dengan kesadaran penuh, karena saya meyakini ini cuma kata yang memiliki arti khusus namun tidak mewakili keadaan mayoritas Indonesia pada umumnya.

Ini membangkitkan memori kolosal kita atas peristiwa Perang Padri di tanah Minangkabau, di mana kaum adat diadu domba dengan kaum agama oleh penjajah Belanda. Pada peristiwa ini, Belanda yang menang, bukan pihak-pihak yang berseteru.

Apakah memang ini yang diinginkan para aktor utama kekacauan di negeri ini? Akhirnya sesama anggota masyarakat saling berhadapan, saling membenci, dan mencurigai sehingga gampang diadu-adu demi timbul kekacauan.

Kekacauan pada akhirnya memang bisa diekspolitasi untuk menghasilkan pundi-pundi emas. Contohnya gampang. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, saja lihat. Jika Anda membawa kendaraan bermotor, dan bingung karena parkiran enggak jelas mana yang resmi mana yang tidak, pasti akan ada sekelompok preman yang akan “membantu mengaturkan” Anda parkir di mana.

Nah duit parkirnya larilah ke tempat yang tak terlacak. Dan ini baru urusan perparkiran, belum lagi jasa keamanan, dan berbagai jasa lainnya untuk memberi jaminan bahwa segala sesuatunya berjalan normal.

Tapi ini akan beda kalau sekonyong-konyong tertancap di situ mesin parkir dengan juru parkir yang semuanya dikelola pemda. Keteraturan lokasi parkir tercipta, pemasukan juga jelas mengalir ke pemda, dan kemacetan juga tidak terjadi. Contohnya yang jelas ya Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Nah, kalau Indonesia kacau, korupsi akan makin merajalela. Konspirasi politik akan makin asyik menari-nari. Tiba-tiba negeri ini apapun bisa dijual ke pihak lain dan dananya masuk ke rekening pribadi para pembesar. Kita akan kembali mundur seperti masa-masa kelam Orba lalu. Mau? Tentu tidak.

Aparat penegak hukum tentu sangat diperlukan ketegasannya agar kekacauan berujung bentrok antarkelompok tidak terjadi. Keberpihakan terhadap hukum positif dan hak asasi manusia jelas harus didahulukan.

Publik pasti sempat bingung, kok bisa-bisanya fatwa MUI jadi landasan kepolisian di daerah buat bertindak. Untung saja, Kapolri tidak ragu untuk menganulir keputusan yang dibuat kepolisian di daerah.

Ketidakraguan memang menjadi jawaban. NKRI harga mati. Ini yang ditegaskan Presiden Jokowi beberapa kali untuk menyatakan bahwa kepastian hukum dan kedaulatan negara adalah segalanya.

Semoga saja preseden buruk kejadian di Sintang dan bentrok FPI dan masyarakat adat tidak menular ke tempat-tempat lain di negeri ini. Bagaimana mungkin warga republik ini tidak bisa berkunjung ke wilayah negerinya sendiri?

Harapan terbesar saya, tidak ada lagi peristiwa penolakan-penolakan antar sesama anak bangsa. Tentu termasuk di dalamnya penolakan terhadap kehadiran Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama sebagai calon gubernur DKI saat berkunjung ke sebuah wilayah di Jakarta.

Tahan diri, tahan omongan, jangan gampang menghakimi orang lain, dengan demikian orang lain pun akan hormat dan justru berharap kita datang bertamu ke wilayahnya. Dan ingat, jika kita hanya dalam posisi menjadi korban atau sekadar pion yang dikorbankan oleh para tuan di belakang barisan, jangan mau!

Kita yang rugi, dan orang lain yang menikmati.

 

Foto: Pixabay

0
0 Likes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest